istanapers.com.Manado-Sulut,Aparat gabungan dari Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII, Bea Cukai Manado, dan KSOP Pelabuhan Manado berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal senilai lebih dari Rp1 miliar yang diduga berasal dari Filipina.
Informasi awal diperoleh dari tim intelijen Kodaeral VIII pada 5 November 2025, yang mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan pada dua kapal penumpang, yakni KM Cantika Lestari 8F dan KM Gregorius. Kedua kapal tersebut diketahui membawa muatan yang tidak sesuai dengan manifes pelayaran.
Menindaklanjuti temuan itu, Tim Quick Respond Kodaeral VIII segera berkoordinasi dengan Bea Cukai dan KSOP untuk melakukan pemeriksaan bersama. Dari hasil operasi, petugas menemukan berbagai barang ilegal, antara lain 7 karung sianida, 2.236 botol obat ayam ilegal berbagai merek dan ukuran, serta 720 dos dan 2 karung pakan ayam.
Total nilai seluruh barang sitaan diperkirakan mencapai Rp1.009.810.000. Barang-barang tersebut kini diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Dalam konferensi pers di Joglo Mako Kodaeral VIII, Rabu (5/11/2025), Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla., menyampaikan apresiasinya atas kerja sama lintas instansi dalam menggagalkan penyelundupan tersebut.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergitas dan respons cepat aparat di lapangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan laut dan mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan di wilayah perbatasan,” ujar Laksda Dery.
Ia menegaskan, wilayah perairan utara Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina memiliki potensi tinggi terhadap aktivitas ilegal lintas negara. Karena itu, patroli dan kerja sama pengawasan akan terus ditingkatkan.
Sementara itu, perwakilan Bea Cukai Manado menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas perdagangan ilegal yang dapat merugikan perekonomian nasional dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Pihak Kodaeral VIII memastikan, seluruh barang bukti dan dokumen kapal akan diserahkan ke pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.
Red
