istanapers.com.Jakarta,Prabowo Subianto memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juni mendatang.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan implementasi kebijakan DHE tetap mendukung kelancaran ekspor nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah merampungkan seluruh regulasi pendukung sebelum kebijakan resmi diterapkan.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi devisa hasil ekspor yang akan berlangsung tanggal 1 Juni,” ujar Airlangga kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, berbagai aturan teknis dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, akan segera dituntaskan.
“Berbagai instrumen regulasi sedang disiapkan dan sebelum 1 Juni seluruhnya akan diselesaikan,” katanya.
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengubah pola ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penguatan sistem pelaporan dan pengawasan.
“Seluruh ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan existing. Nantinya ada pelaporan langsung kepada Danantara dan dalam tiga bulan sistemnya akan terus disempurnakan,” jelasnya.
Pemerintah juga akan menggelar sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha guna memastikan seluruh pihak memahami aturan baru yang akan diterapkan.
Tak hanya fokus pada sektor ekspor, rapat juga membahas langkah pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan yakni melanjutkan penerapan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi aktivitas kerja.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan ekonomi ke depan dalam situasi global saat ini di mana perang belum berakhir. Karena itu work from home akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan,” pungkas Airlangga.
Red
