istanapers.com.Kotamobagu-Sulut,Pemerintah Kota Kotamobagu bersama Kejaksaan Negeri Kotamobagu memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU), Rabu (13/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu itu dihadiri langsung Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib dan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim sebagai penandatangan kerja sama.
Wali Kota Weny Gaib mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
“Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan, terutama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum,” ujar Weny Gaib.
Menurutnya, dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut adanya pendampingan hukum agar pelayanan publik tetap optimal serta terhindar dari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah berbagai persoalan hukum sejak dini.
Sementara itu, Kajari Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim menegaskan bahwa Kejaksaan melalui bidang Datun kini lebih mengedepankan langkah pencegahan dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah.
“Kegiatan ini menjadi langkah awal kolaborasi bersama pemerintah daerah. Pencegahan harus menjadi prioritas agar tercipta budaya hukum yang baik di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan audiensi serta Klinik Hukum Mitigasi Risiko Hukum bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, jajaran Kejaksaan Negeri Kotamobagu, para asisten serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Red
