istanapers.com.Gorontalo,Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang diraih Pemprov Gorontalo sejak tahun 2011, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilaksanakan melalui sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada Kamis (4/6/2026). Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili.
Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Hery Purwanto, serta unsur pimpinan OPD dan legislatif.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, BPK tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Beberapa temuan tersebut di antaranya berkaitan dengan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan BPKB terhadap dua wajib pajak yang belum sesuai ketentuan, karena tarif yang digunakan tidak mengacu pada aturan yang berlaku.
Selain itu, BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk pekerjaan peningkatan Jalan Brigjen Piola Isa Cs yang menyebabkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp438,15 juta.
Meski demikian, BPK menilai temuan tersebut tidak berdampak material maupun signifikan terhadap penyajian laporan keuangan sehingga opini WTP tetap diberikan.
“BPK telah memberikan rekomendasi dan sesuai ketentuan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur bersama jajaran selambat-lambatnya 60 hari setelah rekomendasi ini diberikan,” ujar Novy.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
“Ini merupakan kerja bersama, hasil bersama dan insya Allah akan terus kita kembangkan dan pertahankan untuk waktu yang akan datang,” kata Gusnar.
Ia juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar serius menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK dan memastikan setiap proses pemeriksaan mendapat dukungan penuh dari pejabat terkait.
Dengan raihan opini WTP ke-14 ini, Pemprov Gorontalo diharapkan dapat terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Red
