istanapers.com.Manado,Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., mendorong optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan transparansi keuangan, serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan Mailangkay saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel The Sentra Manado, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut mengangkat tema “Membangun Fondasi Fiskal Daerah yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah”.
Dalam sambutannya, Mailangkay menyampaikan bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan transaksi digital harus disertai dengan pencatatan yang tertib dan kepastian penyetoran penerimaan ke kas daerah.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar perubahan metode pembayaran.
“Ukuran keberhasilan yang perlu kita rasakan ialah masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya, petugas semakin tertib memberikan layanan, dan pemerintah memperoleh informasi penerimaan yang dapat dipercaya untuk mengambil keputusan,” ujarnya.
Mailangkay juga mengapresiasi TP2DD Provinsi Sulawesi Utara yang meraih peringkat ketiga tingkat provinsi di wilayah Sulawesi dalam Championship TP2DD. Penghargaan turut diberikan kepada Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Ia menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penerapan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Saat ini, seluruh kabupaten dan kota di Sulut telah masuk kategori digital dengan menerapkan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai. Pelayanan belanja daerah juga telah didukung Cash Management System (CMS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, antara lain keterbatasan jaringan di beberapa wilayah, kebutuhan pendampingan bagi aparatur dan masyarakat, serta integrasi sistem antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Wagub meminta perangkat daerah terkait memastikan layanan digital mudah digunakan, informasi tagihan disampaikan secara jelas, bukti pembayaran mudah diperoleh, serta saluran pengaduan tersedia bagi masyarakat.
Keamanan data dan keandalan sistem juga menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin percaya menggunakan layanan pembayaran digital.
Selain itu, koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat daerah pemungut, dan bank pengelola RKUD perlu diperkuat untuk memastikan kesesuaian data tagihan, pembayaran, dan setoran penerimaan daerah.
Integrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu mengurangi pengisian data berulang sekaligus mempermudah pengawasan.
Dalam agenda tersebut, turut dibahas kerja sama layanan elektronik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta opsennya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) beserta opsennya, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Mailangkay berharap kerja sama lintas sektor tersebut mampu meningkatkan kemudahan pelayanan dan memperkuat ketertiban administrasi penerimaan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ia juga mendorong TP2DD menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur, mulai dari pemetaan hambatan, penetapan penanggung jawab, penyusunan jadwal pelaksanaan, hingga evaluasi berkala berdasarkan data transaksi dan kendala di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Wagub menyampaikan apresiasi kepada para Duta Retribusi Digital di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendorong pemanfaatan layanan digital di sektor pelayanan publik.
Melalui penguatan koordinasi bersama Bank Indonesia, Bank SulutGo, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penyedia jasa pembayaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap digitalisasi PAD semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Optimalisasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Red
