istanapers.com.Manado,Polda Sulawesi Utara mengungkap dugaan korupsi anggaran belanja jasa iklan dan advertorial pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023–2024. Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp7.536.539.358,24 atau sekitar Rp7,5 miliar dari total anggaran kegiatan sebesar Rp34,696 miliar selama dua tahun.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sulut, Selasa (27/10/2026), oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo bersama Dirreskrimsus Kombes Pol FX Winardi Prabowo.
Dalam penyidikan, polisi menduga terdapat sejumlah penyimpangan, mulai dari pengaturan penyedia jasa, penentuan paket pekerjaan tertentu, hingga penggunaan perusahaan media yang diduga terafiliasi dengan pejabat terkait.
Penyidik juga menemukan dugaan pemberian commitment fee berupa pengembalian sebagian pembayaran dari pihak media. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kegiatan diduga tidak sesuai dengan surat pesanan.
Polda Sulut menetapkan tiga tersangka, yakni ESL, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala DKIPS Sulut pada 2023 dan 2024; RL, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta CI, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjabat Kepala Bidang Kominfo DKIPS Sulut.
Ketiganya telah ditahan sejak 22 dan 23 Oktober 2026 untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Dalam mengusut perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 137 saksi, termasuk dari unsur DKIPS, BKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, serta 111 perusahaan media.
Keterangan sejumlah ahli, dokumen, dan barang bukti juga telah dikumpulkan untuk memperkuat pembuktian.
Dirreskrimsus Polda Sulut menegaskan bahwa penyidikan masih dapat dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan lain yang disebutkan penyidik.
Kasus ini menjadi sorotan terhadap pengelolaan anggaran publikasi pemerintah daerah. Transparansi pengadaan, ketepatan pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan uang negara menjadi aspek penting untuk memastikan anggaran publik digunakan sesuai peruntukannya.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, perkara ini tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai hukum yang berlaku.
(RED/ISTANAPERS.COM)
