istanapers.com.Manado,Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara resmi menahan dua mantan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Utara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana publikasi media, Kamis (22/10/2026).
Kedua tersangka masing-masing berinisial SL, mantan Kepala Dinas Kominfo Sulut, dan CI, mantan kepala bidang pada instansi yang sama.
Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sulut.
Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut, Kompol Andri Permana, menjelaskan bahwa kedua tersangka langsung dibawa ke ruang tahanan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu tahapan prosedural yang harus dipenuhi sebelum penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka.
Sementara itu, tersangka SL diketahui menjalani pemeriksaan cukup panjang, yakni sejak pukul 10.00 WITA hingga sekitar pukul 18.00 WITA.
Usai pemeriksaan, SL terlihat keluar dengan mengenakan pakaian tahanan sebelum selanjutnya digiring menuju ruang tahanan Polda Sulut.
Penahanan kedua mantan pejabat tersebut menjadi perkembangan dalam proses penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran publikasi media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum membeberkan secara terperinci besaran dugaan kerugian keuangan negara maupun modus penyalahgunaan anggaran yang menjadi objek penyidikan.
Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan publikasi melalui media massa.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut masih terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap dugaan penyimpangan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi: istanapers.com
