istanapers.com.Talaud-Sulut,Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Talaud menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Arie Sulistyo Nugroho menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Kepulauan Talaud, Selasa (9/12/2025), didampingi Kasat Reskrim Iptu Glen C. Damar.
Tersangka berinisial RT, yang merupakan mantan Kepala Desa Daran, diduga melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017 hingga Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
“Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan RT sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Dana Desa Daran,” ujar AKBP Arie Sulistyo Nugroho.
Dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp289.471.030. Nilai tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara (LPKN) Nomor 28/LPKN-INS/X-2025.
Kapolres menjelaskan, dalam menjalankan kewenangannya sebagai kepala desa, tersangka tidak melibatkan perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku, baik sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maupun Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan desa.
Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Talaud telah mengamankan sejumlah alat bukti, di antaranya keterangan 23 orang saksi, keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud, serta dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan print out Aplikasi Siskeudes.
Saat ini, tersangka telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Kepulauan Talaud selama 20 hari, terhitung sejak 9 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Polres Kepulauan Talaud menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Red
