istanapers.com.Jakarta,Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diterima Polri dan menunjukkan komitmen institusi dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 berlangsung bersamaan dengan Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., hadir mewakili pimpinan Polri dan didampingi jajaran Pejabat Utama Mabes Polri.
Dari BPK RI, hadir Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., beserta jajaran.
Dalam sambutan Kapolri yang disampaikan Wakapolri, pemeriksaan BPK RI disebut menjadi bagian penting dalam pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan penggunaan anggaran Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang semakin baik,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Polri juga menyatakan kesiapan untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan BPK RI secara terbuka dan bertanggung jawab, termasuk menyediakan data serta informasi yang diperlukan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
Sementara itu, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi Kapolri dan seluruh jajaran atas penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu tersebut turut mendukung kelancaran proses pemeriksaan laporan keuangan Polri.
BPK RI juga menilai Polri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik.
Setelah proses pemeriksaan selesai, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 kepada Wakapolri. Hasil pemeriksaan tersebut kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Polri.
Selain penyerahan hasil pemeriksaan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan kinerja terperinci dan pemeriksaan kepatuhan Semester II Tahun 2026 dari BPK RI kepada Polri.
Perolehan WTP ke-13 menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat tata kelola dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat.
Red
