istanapers.com.Jakarta,Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk segera menyiapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Kebijakan tersebut akan disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Arahan itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan untuk melihat skema yang memungkinkan diterapkan.
Perhitungan tersebut antara lain mencakup penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN.
“Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian.
Ia menjelaskan, sumber pendapatan lain di PTN juga menjadi bagian dari kajian karena terdapat kondisi ketika pendapatan dari program pascasarjana turut menyubsidi program sarjana.
Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kajian tersebut digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan berbagai kemungkinan skema pelaksanaan.
Brian mengatakan, seluruh perhitungan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah dan ruang anggaran dalam APBN.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ujarnya.
Untuk memperdalam kajian tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian.
Menurut Brian, tim tersebut ditargetkan dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Selain aspek pembiayaan, tim akan menyusun tahapan penerapan kebijakan.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” katanya.
Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
Red
