istanapers.com.Jakarta,Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan total penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp10.270.051.886.464 atau sekitar Rp10,27 triliun. Dana tersebut berasal dari berbagai bentuk penegakan hukum, termasuk denda administratif dan penerimaan negara lainnya.
Selain itu, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan sejak dibentuk pada Februari 2025. Hingga saat ini, negara telah menguasai kembali 5.889.141,31 hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit serta 12.371,58 hektare di sektor pertambangan.
Pada tahap ketujuh, sebagian lahan hasil penguasaan kembali diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait, dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan kepada BPI Danantara, serta kepada PT Agrinas Palma Nusantara, dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare.
Presiden Prabowo dalam arahannya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas PKH, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Ia menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen negara dalam mengamankan kekayaan nasional.
“Ini adalah bukti bahwa kita bertekad mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.
Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam penegakan hukum yang bertujuan mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan serta memastikan pengelolaannya dilakukan secara tertib, adil, dan berkelanjutan.
Red
