istanapers.com.Jakarta,Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/05/2026).
Kedatangan Presiden Prabowo di lokasi acara disambut Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama para Wakil Ketua DPR RI. Sebelum memasuki ruang sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersama pimpinan DPR RI terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama.
Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota dewan dan tamu undangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen penting dalam perjuangan membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, dinamika global saat ini memberikan pengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian nasional.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” lanjutnya.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung berbagai agenda prioritas nasional. Fokus kebijakan tersebut mencakup ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, serta sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan.
Red
