istanapers.com.Swiss,Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis (22/1/2025) di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam tersebut menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang bertugas mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Sikap ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan peran Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan BoP merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi DK PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
Resolusi tersebut juga mengamanatkan pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebagai langkah menuju pemulihan tata kelola sipil yang stabil dan berkelanjutan.
Dalam mandatnya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan proses rekonstruksi Gaza berjalan sesuai hukum internasional. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Keanggotaan Board of Peace terdiri dari negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman, dengan tingkat representasi Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk memastikan proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution) dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia diharapkan menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi Gaza berjalan sesuai resolusi-resolusi PBB dan prinsip hukum internasional.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai penandatanganan piagam.
Penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional serta sebagai salah satu suara penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.
Red
