istanapers.com.Kabupaten Bogor,Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Kebijakan tersebut diambil untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus meringankan beban operasional nelayan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Arahan Presiden disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026). Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan kapal 30–200 GT.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut lahir setelah mempertimbangkan tingginya harga BBM non-subsidi yang sempat mencapai Rp21.300 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT selama ini telah memperoleh BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, harga BBM non-subsidi berada di kisaran Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak menggunakan dana APBN.
Airlangga menambahkan, pemerintah menilai BPDP memiliki kemampuan pendanaan yang cukup untuk mendukung program tersebut. Kebijakan ini akan diberlakukan dengan kuota sebanyak 400.000 ton untuk kebutuhan enam bulan ke depan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian usaha bagi pelaku sektor perikanan yang terdampak tingginya harga BBM.
“Harga Rp15 ribu per liter ini diharapkan dapat membantu proses operasional nelayan yang memiliki kapal 30 GT ke atas,” kata Bahlil.
Ia memastikan Kementerian ESDM segera menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, dukungan harga BBM sepenuhnya dibiayai melalui dana non-APBN.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan agar program berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran BBM akan dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mencegah penyalahgunaan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap biaya operasional nelayan dapat ditekan, produktivitas sektor perikanan meningkat, serta daya saing hasil perikanan Indonesia semakin kuat di pasar domestik maupun internasional.
Red
