IstanaPers.com.Bitung,Proyek pembangunan pagar lingkar di sisi timur Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bitung tengah menuai sorotan keras. Pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi tersebut tidak dilengkapi dengan papan informasi kontrak, sebuah kewajiban mendasar dalam proyek yang menggunakan dana negara.
Ketiadaan papan informasi kontrak mengaburkan hak publik untuk mengetahui rincian pekerjaan, seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, serta identitas penyedia jasa. Praktik semacam ini bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Aktivis dan penggiat keterbukaan informasi publik, Robby Supit, melontarkan kritik tajam.”Ini bentuk pembodohan publik yang terus-menerus dipelihara oleh oknum di instansi pemerintah. Proyek pemerintah yang dibiayai uang rakyat tapi disembunyikan dari rakyat, itu indikasi kuat adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Dinas PUPR dan kontraktor harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Supit dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, pola semacam ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik mark-up anggaran, pengurangan spesifikasi teknis, hingga permainan proyek yang tak bisa diawasi publik.”Kalau tidak ada papan proyek, maka sangat mungkin tidak ada dokumen tender yang terbuka, tidak ada lelang yang sah, dan bisa jadi proyeknya hanya ‘titipan’. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal niat jahat menyembunyikan informasi dari rakyat,” tambahnya.
Ketentuan hukum yang dilanggar dalam praktik ini sangat jelas:
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa informasi penggunaan APBD/APBN adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11 dan 13).
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengadaan.
Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 menekankan kewajiban publikasi informasi proyek sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas PUPR Kota Bitung belum memberikan keterangan resmi terkait alasan absennya papan informasi di lokasi proyek. Sementara itu, publik mendesak agar Inspektorat, DPRD, bahkan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit investigatif.
“Pemerintah Kota Bitung jangan cuma sibuk upacara seremonial dan pencitraan. Rakyat sekarang menuntut bukti, tunjukkan bahwa proyek yang dibiayai uang negara benar-benar diawasi dan transparan,” tutup Supit.
Red
