istanapers.com.Yogyakarta,Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman insan pers terhadap industri kelapa sawit sekaligus membangun sinergi dalam menghadirkan pemberitaan yang objektif, berbasis data, serta mencerminkan tantangan dan kontribusi sawit bagi Indonesia.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan, Yogyakarta dipilih sebagai lokasi kegiatan meski daerah tersebut tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Menurutnya, hal itu justru menjadi kesempatan untuk memperkenalkan lebih jauh pemanfaatan produk sawit dalam kehidupan masyarakat, termasuk berbagai industri dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam pemaparannya, Eddy juga menyoroti persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjadi salah satu tantangan industri sawit.
Ia mengatakan, GAPKI dan perusahaan anggota turut terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran, termasuk ketika api terjadi di luar wilayah konsesi dan kemudian mengancam area perkebunan.
Namun, penerapan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai masih menjadi persoalan bagi pelaku usaha.
“Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” ujar Eddy.
Ia berharap terdapat klausul pengecualian atau pengaturan yang lebih jelas ketika kebakaran berasal dari luar wilayah konsesi, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan pers mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi yang berimbang mengenai industri sawit.
Menurutnya, industri sawit Indonesia menghadapi tantangan berupa kampanye negatif di tingkat internasional, khususnya berkaitan dengan isu lingkungan dan tenaga kerja.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” kata Akhmad.
Ia meminta wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan bersikap kritis jika menemukan persoalan, tetapi pemberitaan harus berlandaskan fakta dan data.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Guru Besar Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.
Menurutnya, sawit berperan terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan energi.
Ia mengingatkan bahwa kontribusi tersebut harus diikuti tata kelola yang baik agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE Prof. Dr. Bustanul Arifin menilai peningkatan produktivitas perkebunan rakyat merupakan salah satu agenda penting dalam memperkuat industri sawit nasional.
Ia mendorong percepatan peremajaan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan antara petani, BUMN dan swasta.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri,” ujarnya.
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo menegaskan kebebasan pers harus tetap berjalan bersama kesadaran terhadap kepentingan nasional.
Ia mengatakan media tetap harus kritis apabila menemukan persoalan dalam industri sawit. Namun, pemberitaan juga harus memberikan gambaran yang seimbang mengenai posisi strategis sawit bagi perekonomian Indonesia.
Agus menyebut sawit memiliki sejumlah peran penting, mulai dari penyumbang devisa nonmigas, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, hingga pendukung ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional,” ujarnya.
Menurut Agus, profesionalisme jurnalistik tetap menjadi landasan utama. Pers tidak boleh membebek pada industri, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional dalam pemberitaan mengenai komoditas strategis tersebut.
Melalui workshop ini, PWI dan GAPKI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan wartawan mengenai industri kelapa sawit.
Dengan demikian, pemberitaan mengenai sawit diharapkan semakin jernih, objektif, kritis, berimbang, dan berbasis data, sekaligus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya industri sawit bagi masa depan ekonomi Indonesia.
Red
