istanapers.com.Manado-Sulut,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mencatat prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil diraih Provinsi Sulawesi Utara sekaligus menjadi raihan WTP pertama pada era kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay (YSK-Victory).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (2/6/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Opini WTP yang kita peroleh bukan sekadar pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi merupakan amanah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dimanfaatkan dengan penuh integritas,” ujar Gubernur.
Secara fiskal, Pemprov Sulut mencatatkan kinerja keuangan yang kuat sepanjang tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau sebesar 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,32 triliun atau mencapai 91,36 persen dari total anggaran, mencerminkan efisiensi sekaligus fokus pada program prioritas pembangunan.
Posisi fiskal daerah juga tetap terjaga dengan baik melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar.
Tidak hanya itu, nilai aset daerah mengalami peningkatan signifikan dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025 atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar.
Di sisi lain, kewajiban daerah berhasil ditekan secara signifikan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849,77 miliar atau berkurang sekitar Rp414 miliar yang menunjukkan semakin sehatnya kondisi fiskal daerah.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, menurutnya, capaian administrasi keuangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejumlah capaian strategis yang berhasil diwujudkan sepanjang periode evaluasi di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulut menjadi ruang edukasi sekaligus destinasi wisata budaya modern, menjadikan Sulut sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta meraih berbagai penghargaan regional atas keberhasilan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Gubernur kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian yang telah diraih.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memastikan setiap temuan pemeriksaan yang berulang dapat segera ditindaklanjuti secara konsisten.
Dengan capaian WTP ke-12 berturut-turut tersebut, Pemprov Sulut optimistis dapat terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Red
