istanapers.com.Manado-Sulut,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2044. Regulasi ini diposisikan sebagai instrumen strategis yang akan mengarahkan investasi sekaligus melindungi ruang hidup masyarakat selama dua dekade ke depan.
Persetujuan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara, Selasa (24/02/2026), melalui pendapat akhir pemerintah terhadap Ranperda RTRW.
Gubernur menegaskan, dokumen RTRW bukan sekadar peta zonasi, melainkan fondasi utama pembangunan daerah. Ia bahkan menyebut RTRW 2025–2044 sebagai “mahakarya” yang akan menjadi kompas pembangunan Sulut hingga 20 tahun mendatang.
“Ini bukan hanya dokumen teknis, tetapi fondasi arah pembangunan Bumi Nyiur Melambai,” tegasnya.
Menurut Gubernur, RTRW akan berfungsi sebagai “filter besar” bagi seluruh kebijakan strategis daerah. Setiap rencana investasi industri, pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan kawasan rawan bencana wajib mengacu pada kerangka tata ruang yang sama.
Dengan disahkannya RTRW ini, pemerintah daerah memiliki kepastian hukum untuk:
-Menentukan kawasan prioritas investasi
-Mengendalikan alih fungsi lahan
-Melindungi kawasan pesisir, hutan, dan wilayah lindung
-Menekan potensi konflik pemanfaatan ruang
Penyusunan RTRW 2025–2044 merupakan hasil proses panjang yang dimulai sejak 2019. Selama hampir tujuh tahun, pemerintah daerah bersama DPRD melakukan sinkronisasi data spasial guna memastikan akurasi peta ruang.
Tonggak penting terjadi pada 19 Februari 2026, saat Sulawesi Utara memperoleh Persetujuan Substansi (Persub) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Persub tersebut menandakan bahwa rancangan tata ruang Sulut telah selaras dengan kebijakan nasional dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan.
RTRW 2025–2044 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Di satu sisi, regulasi ini membuka ruang percepatan investasi melalui kepastian zonasi dan penyederhanaan hambatan administratif. Kepastian tata ruang dinilai penting bagi investor sebelum menanamkan modal.
Di sisi lain, pemerintah juga mengunci perlindungan ruang hidup masyarakat. Kawasan lindung, wilayah pesisir, serta daerah rawan bencana ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai relevan mengingat Sulawesi Utara berada di kawasan cincin api Pasifik yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Meski telah disetujui bersama DPRD, Ranperda RTRW masih harus melalui evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai tahapan akhir harmonisasi dengan regulasi pusat.
Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengawal proses evaluasi agar berjalan cepat dan tanpa hambatan sehingga implementasi RTRW dapat segera dilakukan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut, khususnya Panitia Khusus, yang telah mengawal pembahasan hingga tuntas.
Dengan disetujuinya RTRW 2025–2044, Sulawesi Utara kini memasuki fase krusial untuk memastikan dokumen strategis ini benar-benar menjadi peta jalan pembangunan daerah—menggerakkan investasi, menjaga lingkungan, dan membentuk wajah Sulut hingga tahun 2044.
Red
