istanapers.com.Jakarta,Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi (22/8/2026) untuk meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin upaya penanganannya di sejumlah wilayah terdampak.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah lanjutan Presiden Prabowo setelah sebelumnya memberikan instruksi kepada jajaran TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi di Kalimantan.
“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Sehari sebelumnya, Presiden telah membagi penugasan kepada sejumlah pimpinan TNI dan Polri agar penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terpadu, dan serentak bersama pemerintah daerah serta masyarakat.
Untuk wilayah Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI bersama Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Adapun di Kalimantan Selatan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri ditugaskan untuk menangani karhutla. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk turun langsung ke lapangan.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan optimal agar kebakaran dapat segera dikendalikan serta masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
Selain penanganan di lapangan, Presiden juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa karhutla.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teddy.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla. Koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran.
Pemerintah juga menegaskan bahwa aspek penegakan hukum akan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, terutama terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Red
