istanapers.com.Jakarta,Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan dan menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 hingga 2026.
Penetapan tersangka diumumkan pada Rabu (3/6/2026) setelah tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi secara mendalam terhadap para pihak yang terlibat.
Tiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial DH selaku mantan Kepala Badan Gizi Nasional, SS mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, serta LP yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
Penyidik mengungkap, perkara ini bermula dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional guna memenuhi angka kecukupan gizi anak sekolah. Program tersebut memiliki total anggaran fantastis, yakni Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan Rp268 triliun pada tahun 2026 yang bersumber dari APBN.
Dalam proses penyidikan ditemukan dugaan penyimpangan pada penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang seharusnya menjadi pelaksana di lapangan diduga justru dijadikan sarana kejahatan dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.
Penyidik menyebut, sejumlah yayasan tetap lolos verifikasi melalui portal mitra BGN karena adanya intervensi dan pengaturan, meskipun tidak memenuhi persyaratan. Yayasan-yayasan tersebut kemudian menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari hingga mencapai triliunan rupiah dalam setahun.
Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa dengan mempengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan dan menyebabkan mark up harga.
Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,03 triliun yang diduga diberikan kepada vendor yang tidak memenuhi syarat, pengadaan 32.000 pasang sepatu, hampir 32 ribu unit tablet, hingga pengadaan 5.400 unit televisi 75 inci yang seluruhnya diduga mengandung unsur mark up dan tidak sesuai ketentuan.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara disebut mengalami kerugian keuangan dalam jumlah besar, meski angka final kerugian masih dalam proses perhitungan.
Ketiga tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto ketentuan KUHP terbaru.
Penyidik juga melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Red
