istanapers.com.Manado-Sulut,TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah Maritim (Kodaeral) VIII melaksanakan konferensi pers terkait penindakan muatan barang ilegal yang diangkut menggunakan kapal penumpang KMP Porodisa di Pelabuhan Amurang. Kegiatan berlangsung di Joglo Makodaeral VIII, Senin (9/2/2026).
Konferensi pers dipimpin Wakil Komandan (Wadan) Kodaeral VIII mewakili Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla. Dalam keterangannya disampaikan bahwa penindakan dilakukan pada Minggu, 8 Februari 2026, oleh Tim Quick Response (QR-8) Kodaeral VIII bersama Satgas Intelmar “Kerapu 8.26” dan Bea Cukai Kanwil Sulawesi Utara berdasarkan informasi intelijen terkait dugaan penyelundupan barang tanpa dokumen resmi menggunakan truk ekspedisi.
Tim gabungan berhasil mengamankan satu unit truk ekspedisi berwarna kuning bernomor polisi DL 8250 QA yang dimuat di KMP Porodisa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan muatan ilegal berupa sianida (CN) sebanyak 13 koli dengan berat masing-masing 50 kilogram atau total sekitar 650 kilogram.
Selain bahan kimia berbahaya tersebut, petugas juga menemukan sejumlah barang lain tanpa dokumen, antara lain sparepart yoke flange 420 unit, kail merek King Eagle 180 paket, vitamin ayam Bexan XP 112 paket, vitamin ayam Bone Builder 200 paket, triplek 9 milimeter 20 lembar, keranjang plastik 18 buah, senar pancing 51 koli, kail pancing berbentuk cumi 112 buah, serta pelampung pancing 10 paket. Total potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp1.069.560.000.
Kronologis penindakan bermula dari operasi intelijen maritim tim gabungan yang memperoleh informasi adanya pemuatan barang ilegal di KMP Porodisa. Berdasarkan pemantauan AIS Sea Vision Kodaeral VIII, kapal dengan nomor IMO 1597500 diketahui berangkat dari Pelabuhan Feri Paranaru, Tahuna pada 8 Februari 2026 dan tiba di Pelabuhan Amurang pada 9 Februari 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan menempatkan personel pemeriksa di Pelabuhan Amurang untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap kendaraan yang dicurigai.
Seluruh barang bukti hasil penindakan kemudian diserahkan kepada pihak Bea Cukai untuk proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Muatan ilegal tersebut dinilai melanggar Permenhub Nomor PM 16 Tahun 2021, Permenhub Nomor PM 103 Tahun 2017, serta Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
Kegiatan konferensi pers turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Utara, perwakilan Kabinda Sulut, Kepala Kantor Bea Cukai Manado, Kadishubda Provinsi Sulut, Kepala Kantor UPP Kelas II Amurang, Asintel Dankodaeral VIII, Kadispen, Kadiskum, serta Danpomal Kodaeral VIII.
Red
