istanapers.com.Jakarta,Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan predikat keterbukaan informasi publik dari Menuju Informatif menjadi Informatif pada tahun 2026. Target tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wagub Sarbin Sehe hadir sekaligus memaparkan komitmen dan berbagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan informasi publik.
Uji publik yang berlangsung pada 10–12 November 2026 ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kualifikasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik secara nasional.
Pada sesi Kamis (12/11/2026), Sarbin Sehe mengikuti presentasi bersama sejumlah pimpinan badan publik lainnya, termasuk Menteri Perdagangan serta perwakilan Universitas Negeri Medan dan Universitas Padjadjaran.
Dalam sesi yang dipimpin panelis Hafidah, masing-masing badan publik memaparkan kebijakan, inovasi pelayanan, strategi penguatan tata kelola, serta dampak pelaksanaan keterbukaan informasi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
Pelayanan Inklusif Jadi Perhatian Panelis
Dalam pendalaman materi, terdapat tiga isu strategis yang menjadi perhatian panelis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Maluku Utara.
Ketiga isu tersebut meliputi pelayanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, pemanfaatan aspirasi masyarakat melalui media sosial dalam penyusunan kebijakan pemerintah, serta komitmen dukungan pemerintah provinsi terhadap keberadaan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara.
Menanggapi hal tersebut, Sarbin menjelaskan bahwa Pemprov Malut terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan memberikan ruang partisipasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas telah diupayakan melalui berbagai forum pemerintahan, baik pertemuan terbuka maupun pembahasan kebijakan tertentu, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
Aspirasi di Media Sosial Jadi Bahan Perencanaan
Selain pelayanan inklusif, Wagub Sarbin juga menegaskan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana penting bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan, media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai media publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat melalui platform digital tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai skala prioritas serta ketentuan yang berlaku.
“Sebagai gambaran, kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada tahun 2026 dapat ditindaklanjuti dalam proses perencanaan untuk selanjutnya dipertimbangkan penganggarannya pada tahun 2027 maupun 2028,” jelas Sarbin.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus mampu mendorong komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi publik dapat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Pemprov Malut Perkuat Dukungan Komisi Informasi
Dalam kesempatan tersebut, Sarbin juga menegaskan komitmen Pemprov Malut dalam mendukung keberadaan dan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara.
Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengalokasian anggaran, tetapi juga penyediaan fasilitas dan penguatan operasional kelembagaan.
” Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap Komisi Informasi tidak hanya diwujudkan melalui pengalokasian anggaran, tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas dan penguatan dukungan operasional kelembagaan,” ungkapnya.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan kantor, kendaraan dinas, kebutuhan operasional perkantoran, hingga penambahan sumber daya manusia untuk menunjang tugas sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
Hal ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik sekaligus membantu penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Target Naik Kelas Menjadi Provinsi Informatif
Keikutsertaan Wagub Sarbin dalam Uji Publik Monev 2026 menjadi momentum bagi Pemprov Malut untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
Diketahui, pada tahun 2025 Provinsi Maluku Utara memperoleh kualifikasi Menuju Informatif. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan satu tingkat lebih tinggi, yakni meraih predikat Informatif.
Sarbin berharap seluruh upaya yang telah dilakukan dapat memberikan hasil positif dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun ini.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, memperkuat koordinasi, mengembangkan inovasi pelayanan digital, serta memastikan informasi publik tersedia secara akurat dan mudah diakses masyarakat.
Partisipasi langsung Wakil Gubernur dalam uji publik tingkat nasional ini menjadi bentuk keseriusan pimpinan daerah dalam mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Pemprov Malut berharap keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan penguatan komitmen seluruh perangkat daerah, Maluku Utara optimistis dapat meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik dan mewujudkan predikat Provinsi Informatif pada Monev 2026.
Red
