istanapers.com.Bitung-Sulut,Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/5/2026).
Kehadiran Hengky Honandar dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. Ign Rudi Theno. Rakor juga diikuti Gubernur Sulawesi Utara, para kepala daerah, pejabat kementerian, serta unsur terkait lainnya.
Rapat koordinasi itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan sistem pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan dan tata ruang yang dinilai rawan terhadap praktik penyimpangan.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyampaikan apresiasi terhadap langkah KPK yang terus memperkuat pendekatan pencegahan melalui pendampingan langsung kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas.
“Saya sangat menghargai perhatian dan upaya nyata KPK yang hadir langsung di daerah untuk mendengarkan kebutuhan serta kendala pemerintah daerah, kemudian membantu menyusun solusi dan aturan yang jelas,” ujar Hengky.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama dari pemerintah pusat hingga daerah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, Hengky berharap seluruh program kerja sama yang telah disepakati dapat dijalankan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik yang semakin terbuka, mudah diakses, dan memiliki kepastian biaya akan mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Dengan sistem yang semakin baik dan transparan, maka kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat,” katanya.
Ia optimistis penguatan tata kelola pemerintahan akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi dan percepatan pembangunan di Kota Bitung.
“Kami berkomitmen menjadikan hasil kerja sama ini sebagai pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Hengky Honandar.
Red
