istanapers.com.Kotamobagu,Perselisihan antara warga Desa Poopo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kelurahan Upai, Kota Kotamobagu, mulai mereda setelah kedua pihak sepakat menempuh jalan damai.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Balai Desa Sia, Senin (28/9/2026). Pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat itu dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Subagio Mokoginta, S.STP., M.E.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa konflik yang terjadi berawal dari pertikaian antarremaja dan tidak berkaitan dengan persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ketua BPS GMIBM, Pdt. Jemy J.S. Tangkere, M.Th., mengingatkan masyarakat agar tidak memperluas persoalan dan tetap menjaga hubungan persaudaraan.
“Mari kita kembalikan suasana damai. Persoalan ini murni perkelahian remaja dan tidak boleh digiring ke arah SARA atau agama. Warga Poopo dan Upai pada hakikatnya adalah basudara (bersaudara) yang diikat oleh jalinan kekeluargaan dan perkawinan,” ujarnya.
Suasana rapat sempat berlangsung haru ketika salah satu ibu korban menyampaikan keresahan masyarakat. Ia meminta agar pertikaian dihentikan sehingga warga dari kedua wilayah dapat kembali menjalani aktivitas dengan tenang.
“Mari torang hentikan, kasiang. Torang so nda bisa tidur nyenyak. Torang cuma mo hidup tenang, baik warga Poopo maupun warga Upai,” ungkapnya.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, pihak Kelurahan Upai menyatakan kesediaan memberikan jaminan rasa aman kepada warga Desa Poopo yang melintas di wilayah Upai.
Kedua pihak juga berkomitmen menahan diri, tidak melakukan provokasi serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Namun demikian, kesepakatan damai tidak menghentikan proses hukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Wakapolres Kotamobagu, Kompol Romel Pontoh, S.I.P., M.A.P., menegaskan kepolisian tetap akan memproses perkara sesuai ketentuan hukum.
“Kesepakatan damai tidak menghapuskan proses hukum. Setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Puncak rapat ditandai dengan komitmen bersama yang disampaikan secara terbuka. Sahaya Subagio Mokoginta menanyakan kepada seluruh peserta apakah masing-masing pihak bersedia menghentikan konflik.
“Apakah kita semua, masing-masing pihak, bersedia menghentikan konflik ini?” tanya Sahaya.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh kedua pihak, “Bersedia!”
Kesepakatan kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani perwakilan kedua belah pihak. Dokumen tersebut menjadi bukti komitmen untuk menghentikan konflik dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah masing-masing.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda dijadwalkan menggelar Deklarasi Damai antara Desa Poopo dan Kelurahan Upai.
Rapat koordinasi turut dihadiri Pasi Intel Kodim 1303/Bolmong Kapten Inf. Muyassir, Anggota DPRD Kota Kotamobagu Royke Kasenda, S.E., Kaban Kesbangpol Kabupaten Bolmong Deker Rompas, S.E., M.M., Camat Passi Timur Serlinda Serdy Lengkong, S.P., Camat Kotamobagu Utara Kusnadi Pobela, S.Pd., S.E., M.Pd., serta jajaran pemerintah desa dan kelurahan bersama tokoh masyarakat.
Dengan kesepakatan tersebut, masyarakat kedua wilayah diharapkan dapat kembali hidup berdampingan dan menjaga hubungan persaudaraan yang telah terjalin selama ini.
Red
